Minggu, 12 Agustus 2018

Perlu Kah Proyek-Proyek Infrastruktur Di Indonesia Di Hentikan?

Sumber foto : img.okezone.com

Proyek pembangunan Infrastruktur di perkotaan khususnya di DKI Jakarta, dari sejak aku hijrah ke Jakarta dari Bandung, menurut ku seakan tidak pernah selesai. Setelah pembangunan proyek busway, kemudian monorel, yang pada akhirnya tidak selesai, sampai ke pembangunan jembatan-jembatan layang.

Woowww…sampai kapan wajah Jakarta akan mengalami perbaikan terus menerus. Itu yang ada di dalam benak aku sebagai masyarakat kecil yang kurang memahami tentang pentingnya proyek pembangunan di Jakarta, dan agak sedikit mengganggu lalu lintas saat sedang melewatinya.


Sumber foto : www.koransulindo.com

Namun kemudian aku berfikir lagi, jika pemerintah tidak melakukan perbaikan dalam pembangunan infrastuktur sebagai contoh kecil di Ibu Kota saja, solusi apa lagi yang dapat menyelesaikan permasalahan inti, tentang kemacetan yang harus dinikmati setiap hari oleh warganya.

Belum lagi tentang permasalah banjir yang harus dialami setiap satu tahun sekali atau malah terkadang bisa beberapa kali terjadi dalam satu tahun. Yah seperti itu lah permasalah di Jakarta, sebagai contoh yang harus diperbaiki dalam Infrastruktur perkotaan.

Sampai akhirnya aku berfikir juga, seberapa banyak anggaran pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. karena yang pasti akan banyak bahan-bahan baku proyek yang dibeli secara Impor. 

Tentunya bahan baku yang dipakai untuk pembangunan proyek insfrastruktur tesebut, harus dari bahan baku yang berkualitas bukan, agar hasil dari proyek pembangunan ini baik dan kokoh.

Selain itu, pasti ada beberapa tenaga kerja asing yang dipakai untuk membantu proyek-proyek tersebut, salah satunya adalah proyek LRT yang harus rampung tahun ini. 

Apa saja sih proyek-proyek pembangunan Infrastuktur di Indonesia?

Menurut sumber penulisan yang aku baca, ada beberapa proyek infrastuktur di Indonesia yang di canangkan oleh Presiden RI Joko Widodo dan harus selesai tahun 2018 ini, antara lain :

Proyek Bandara Kertajati
Proyek Bandar Udara Internasional di kecamatan Kertajati ini berada di Jawa Barat, tepatnya di kabupaten Majalengka, dimana pengerjaannya sudah mencapai 80% pada akhir tahun 2017, dengan total nilai proyek sekitar Rp. 2,1 trilliun. 

Proyek Tol Trans Jawa
Tol Trans Jawa merupakan proyek untuk menghubungkan Jakarta dan Surabaya, yang dipastikan akan rampung pada akhir tahun 2018, dengan total dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 40 trilliun

Proyek Pembangkit Listrik 10.000 MW
Pembangunan proyek pembangkit listrik ini ditangani oleh PT. Pembangkitan Jawa dan Bali (PJB) yang merupakan anak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Proyek ini bernilai Rp. 150 Trilliun, yang harus dikeluarkan untuk kategori PLTG, PLTU dan PLTA di wilayah Jawa dan Bali.

Proyek Bandara Kulon Progo
Proyek ini berada di Jogjakarta, yang berhasil dimenangkan oleh PT. PP (Persero) Tbk, dengan total nilai pembangunan sebesar Rp. 6,5 Trilliun

Proyek LRT Palembang dan Jabodetabek
Pada proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang Sumatra Selatan, Kementrian Keuangan mengalokasikan nilai sebesar Rp. 10,9 Trilliun. Sedangkan proyek LRT di Jabodetabek dianggarkan sebesar Rp. 29,9 Trilliun, yang akan ditangani oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT. Adhi Karya Tbk

Proyek Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Fasilitas Dasar
Pembangunan untuk proyek ini yaitu akan merehabilitasi 61,2 ribu ruang kelas, membangun sanitasi air limbah untuk 853 ribu KK dan Rumah Susun sebanyak 7.062 unit untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan total anggaran dari proyek tersebut sebesar Rp. 761,1 Trilliun

Proyek Pelabuhan Internasional Patimban
Pembangunan proyek pelabuhan internasional Patimban ini berlokasi di Subang, Jawa barat. Dengan anggaran proyek mencapai Rp. 40 Trilliun, yang sudah mulai dibangun dari tahun 2017 lalu dan rencananya proyek ini akan rampung pada tahun 2019.

Nah dengan dana yang bertrilliun-trilliunan tersebut, apakah pemerintah bisa menyelesaikan proyek-proyek tersebut tanpa harus mengalami defisit pada perekonomian kas negara Indonesia, mengingat dengan selalu bertambahnya nilai tukar dollar pada rupiah beberapa bulan terakhir ini. 

Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) telah dibahas lebih detail, mengenai bagaimana usaha pemerintah untuk menekan anggaran proyek Infrastruktur tersebut. Diskusi ini mengambil tema “Efisiensi Anggaran, Meninjau Ulang Proyek Insfrastruktur”.


Sumber foto : @fmb9.id

Diskusi FMB9 yang berlangsung hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 kemarin, menghadirkan 3 orang narasumber yang terkait tentang anggaran insfrastruktur tersebut, yaitu : 

  1. Bapak Ir. Widiarto, SP.1, Inspektur Jendral Kementrian PUPR
  2. Bapak Luky Alfirman, Direktur Jendral Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Mentri Keuangan RI
  3. Bapak Djoko Sasono, Sekretaris Jenderal Kementrian Perhubungan

Dalam diskusi tersebut, ketiga Narasumber menjelaskan terkait tingginya anggaran dalam pembangunan Insfrastruktur, yang harus ditinjau ulang atas perintah dari bapak Presiden RI Joko Widodo, saat rapat di Istana Bogor pada 31 Juli 2018 lalu.

Menurut keterangannya, Bapak Jokowi meminta para Mentrinya untuk mengevaluasi secara detail proyek-proyek yang memakai bahan baku Import.

Dalam hal ini Bapak Jokowi mematok target penghematan yang cukup tinggi dari upaya tersebut. Demi untuk menghemat devisa sebanyak US$ 21 juta setiap hari.

Penghematan ditujukan pada bahan baku Impor, dikarena menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada kenaikan biaya impor yang terjadi disepanjang semester pertama tahun ini dan kenaikan tersebut mengakibatkan terjadinya defisit pada neraca perdagangan.

Setelah dievaluasi, kenaikan komponen impor tersebut ada pada bahan baku untuk proyek Infrastruktur. Dimana bahan baku tersebut meliputi : Impor besi baja yang meningkat 39%, dan Impor mesin serta alat listrik yang meningkat 28% pada bulan Mei 2018.



Sumber foto : www.medanbisnisdaily.com

Akibat dari tingginya penggunaan bahan baku impor tersebut, maka berdampak pada kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Khususnya untuk menggarap proyek-proyek besar di Indonesia.

Menurut data keuangan dari Kementrian BUMN mengatakan bahwa, utang perusahaan Negara yang berhubungan dengan jalan Tol naik sebesar 54,05%, sekitar tahun 2014-2017.

Kenaikan ini diikuti pula oleh adanya pertumbuhan aset dan ekuitas dari masing-masing biaya sebesar 53,29% dan 51,17%.

Oleh sebab itu, ada usulan dari Mentri Perhubungan, yaitu bapak Budi Karya Sumadi yang mengatakan bahwa, "pemerintah akan mengevaluasi proyek-proyek tersebut, dengan upaya menurunkan komponen biaya bahan baku Impornya semaksimal mungkin, agar proyek-proyek tersebut tetap berjalan." 

Akan tetapi ada pendapat yang berbeda dari Mentri keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Beliau mengatakan bahwa, “Proyek-proyek tersebut sangat penting untuk dijalankan, tapi beliau tidak keberatan jika proyek-proyek tersebut di tunda hingga beberapa tahun kedepan.” 

Selain itu ibu mentri juga menegaskan bahwa, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi impor bahan bakar minyak dan meningkatkan penggunaan B20 atau bahan bakar campuran Biodiesel 20% yang di produksi di Indonesia.

Nah dengan demikian, kesimpulan dari hasil diskusi FMB9 tentang Efisiensi Anggaran pada proyek Infrastrukur di Indonesia salah satunya adalah “Pemerintah berupaya mengurangi pemakaian bahan baku impor untuk proyek-proyek tersebut, dan meningkatkan kualitas dari bahan baku dalam negeri untuk bisa dipergunakan dalam pengerjaan proyek Infrastruktur, sehingga proyek-proyek tersebut, akan tetap berjalan sampai selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan”


Perencanaan Efisien Proyek Infrastruktur Sumber foto : @fmb9.id

Baiklah, demikian informasi yang bisa aku sampaikan mengenai perkembangan pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini.


Ketiga narasumber beserta perwakilan dari FMB9, Sumber foto : @fmb9.id

Sumber Penulisan :

www.fmb9.id
www.bisnis.tempo.co
“Daftar Proyek Infrastruktur Yang Harus Selesai Tahun Ini”
www.maritimenews.id
“Pelabuhan Patimban Dibangun Mulai 2017”


12 komentar:

  1. Semoga jakarta infrastukturnya makin rapi, dan segera beres pembangunanny, jujur suka ngeri kalau lagi lewat proyek-proyek takut ketiban beton dan kawat segede gaban itu...

    BalasHapus
  2. Infrastruktur sangat berguna sebagai penopang pembangunan lainnya. Tapi memang modalnya perlu besar.

    BalasHapus
  3. kalo dihentikan jangan doong ah, tapi dibuat terencana dan bertahap supaya nyaman

    BalasHapus
  4. Infrastruktur penting, tapi kalau ada yg lokal jangan impor dong. Biar ngga susah. Thanks infonya mbak Mely.

    BalasHapus
  5. Harusnya pemerintah sudah mengkaji dengan baik sebelum melakukan proyek infrastruktur. Jadi tidak ada yang dirugikan. Pembangunan tetap harus ada, tapi yang terukur dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat

    BalasHapus
  6. Saran buat proyek infrastruktur, kurangi korupsinya supaya pekerjaan selesai dengan baik :D

    BalasHapus
  7. Janganlah kalau dihentikan. Yang ada di kaji ulang aja mana yg urgent dan mana yang perlu ditangguhka dulu.

    BalasHapus
  8. Kalau menurut saya sih ya jangan sampai berhenti soale infrastruktur ini penting banget. Kalau di tunda seperti Bu Sri ya bisa juga mungkin udah ada perhitungan nya juga.

    BalasHapus
  9. So far saya udah seneng dgn pembangunan infrastruktur sekarang ini. Dimana mana kliatan hasilnya dan bisa kita rasakan

    BalasHapus
  10. wah jangan sampe dihentikan, sayang biaya yang sudah dikeluarkan.masa terbengkalai nantinya. sebaiknya memang terstruktur dan tidak diborong semua dalam satu waktu agar tetap nyaman dan efektif.

    BalasHapus
  11. He em banget itu, permasalahan yang klasik soal macet, padahal sebelum banyaknya kendaraan dan ramai penduduk, ibukota nggak macet parah seperti sekarang

    BalasHapus
  12. Pembangunan infrastruktur transportasi massa di Jakarta sebetulnya telat. Untuk itu harus dikejar, agar Solomon nggak selalu lewat

    BalasHapus