Sabtu, 03 Maret 2018

Lindungi Nelayan Indonesia Dengan Payung Hukum Koperasi Perikanan

Menurut kabar dan data yang aku baca dari Koran Sindo tahun 2016 tentang status ekonomi di Indonesia, salah satu sektor ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan perekonomian tinggi di Indonesia adalah Sektor Kelautan.

Dalam Koran tersebut dibahas bahwa penghasilan dalam sektor Kelautan seharusnya bisa menjadi faktor “penyelamat” untuk menolong sektor daratan yang sedang mengalami penurunan.



Dok. Deputi

Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, yang aku jumpai dalam Focus Group Discussion di Kementrian Koperasi dan UKM beberapa waktu lalu.


Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri Ms (dok.pri)

Beliau menuturkan bahwa Salah Satu dari 11 Sektor Ekonomi Kelautan Indonesia yang sangat berpotensial untuk menjadi "penyelamat" adalah sektor Perikanan Budi Daya (Aquaqulture). Karena Indonesia merupakan Negara maritime kepulauan terbesar di Dunia setelah Kanada.

Garis pantai kepulauan Indonesia mencapai 99.149 km, dengan memiliki 24 juta ha wilayah perairan laut dangkal yang bisa dimanfaatkan untuk usaha budi daya laut. Dimana potensi produksi lestari perikanan laut Indonesia bisa mencapai 12,5 juta ton/tahun.

Produksi yang dapat dihasilkan dalam Akuakultur adalah berupa protein hewani dari ikan, moluska (kekerangan), dan Krustasia (Udang, Lobster, Kepiting dan Rajungan). Selain itu juga ada Rumput Laut, Teripang, Invertebrata, dan beberapa organisme perairan lainnya yang bisa dijadikan bahan baku untuk industry makanan dan minuman, farmasi, kosmetik dan lain lain.


Dok. Deputi

Nah dari sumber penghasilan itu semua, seharusnya Indonesia memiliki harta yang tak terhingga nilainya jika bisa dimanfaatkan dengan baik. Tentunya kita tahu siapa sih yang paling berjasa dalam pengelolaan hasil perikanan tersebut.

Nelayan merupakan sumber tenaga kerja yang sangat berjasa dalam hal ini. Dan sudah seharusnya pemerintah memberikan kesejahteraan untuk menunjang kehidupannya. Namun kenapa tingkat kemiskinan para nelayan di Indonesia semakin meningkat pertahunnya.

Dalam hal ini tentu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah mengenai perlindungan kesejahteraan bagi para nelayan. Perlindungan yang diperlukan oleh para nelayan tentunya berkaitan erat dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Tempat Pelelangan Ikan memang sudah ada dari sejak tahun 1922, dengan tujuan untuk menyelamatkan para nelayan dari permainan harga yang dilakukan oleh para tengkulak. Adapun manfaat disediakannya TPI adalah sebagai berikut :


  1. Perolehan harga baik bagi nelayan secara tunai dan tidak memberatkan konsumen
  2. Adanya pemusatan disatu tempat atas ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap nelayan
  3. Adanya peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi (bea) lelang
  4. Pemberdayaan Koperasi Perikanan melalui penyuluhan dan pembinaan terhadap anggotanya

Dari keempat hal tersebut, faktor terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan faktor Pemberdayaan Koperasi Perikanan. Walaupun sebenarnya masyarakat nelayan sudah dari sejak dulu menyelenggarakan Koperasi Perikanan untuk proses jual beli ikan hasil tangkapannya di TPI.

Namun sejak diberlakukannya UU tentang Otonomi Daerah, jumlah Koperasi Perikanan yang awalnya berjumlah 144 mengalami penurunan menjadi menjadi 48 koperasi perikanan. Sisanya sebanyak 96 Koperasi diambil alih oleh Pemerintah Daerah Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Oleh sebab itu ada beberapa dampak yang timbul akibat dari perubahan kebijakan dari penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI, antara lain :

Retribusi
Dalam hal retribusi, pada saat dipegang oleh Koperasi Perikanan maka pembagiannya 60% untuk Pemerintah daerah dan 40% untuk Koperasi Perikanan. Nah dari dana 40% tersebut sebagian besar diberikan kepada Nelayan anggota Koperasi dalam bentuk Asuransi, Dana Paceklik, Biaya Kesehatan dan Tabungan Nelayan, sedangkan oleh UPTD dana retribusi tersebut masuk ke kas Daerah

Perawatan TPI
Keadaan di TPI ketika di pegang oleh Koperasi Perikanan sangat terjaga dan jika ada kerusakan akan langsung diperbaiki, sedangkan oleh UPTD jika ada kerusakan membutuhkan mekanisme yang panjang karena terkait dengan APBD


Transparansi

Pada saat dipegang oleh Koperasi Perikanan, segala jenis aktivitas harus dipertanggung jawabkan kepada anggota saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena Koperasi Perikanan adalah lembaga berbadan hukum. Akan tetapi jika tidak dilakukan oleh Koperasi Perikanan maka segala jenis aktivitas di pelelangan ikan tidak transparan, karena kontrak penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan secara perorangan dan tidak melalui lembaga

Nah sudah jelas bukan dari ke 3 hal tersebut diatas menunjukan bahwa kenapa para nelayan malah semakin banyak yang jatuh miskin atau kurang disejahterakan lagi.

Oleh sebab itu dengan adanya diskusi ini, Mentri Koperasi dan UKM atas permohonan dari para nelayan anggota koperasi perikanan ingin melakukan Reformasi Koperasi Perikanan untuk mengembalikan penyelenggaraan pelelangan ikan kepada Koperasi Perikanan lagi seperti dulu.



FGD di Kementrian Koperasi dan UKM (dok.pri)

Untuk melakukan hal tersebut maka diperlukan adanya Payung Hukum untuk melindungi Dasar Hukum Pelaksanaan Penyelengaraan Pelelangan Ikan di TPI oleh Koperasi Perikanan.

Dalam hal ini kita sebagai masyarakat perlu mendukung upaya Mentri Koperasi dan UKM untuk mewujudkan hal tersebut, karena kesejahteraan para nelayan harus diprioritaskan, mengingat Sumber kekayaan alam di bumi Indonesia ini sejatinya adalah milik masyarakat Indonesia itu sendiri.

4 komentar:

  1. Duh sedih ya, UU otonoi daerah malah bikin koperasi perikanan berkurang...

    BalasHapus
  2. Bener banget, kesejahteraan nelayan harus diprioritaskan.

    BalasHapus
  3. sudah saatnya nelayan Indonesia sejahtera

    BalasHapus
  4. Kesejahteraan nelayan memang perlu ditingkatkan. Apalagi BBM naik terus. Makin susah beli solar utk berlayar.

    BalasHapus