Senin, 16 Maret 2020

Rancangan Omnibus Law Untuk Koperasi Dan UKM, Sangat Tepat Sasaran

Ungkapan harapan dari bapak Menteri Koperasi Dan UKM Teten Masduki beberapa hari yang lalu, yang aku temui di acara forum diskusi Ngetem X KUKM tentang "Omnibus Law untuk Koperasi dan UKM" adalah suatu seruan yang tentunya sangat diharapkan juga oleh para pelaku usaha kecil dan menengah.

Ngetem X UKM bersama bapak Teten Masduki (dok.@kemenkopukm)

Betapa tidak, karena rancangan Omnibus Law yang akan di terapkan dalam Koperasi dan UKM ini, sungguh sangat tepat sasaran. Mengingat akhir-akhir ini ada banyak hambatan-hambatan yang terjadi didalam langkah pengembangan usaha untuk para pelaku usaha kecil dan menengah.

Dengan demikian, pemerintah pun memberikan kemudahan dan memperingan langkah yang harus dilakukan oleh para pengusaha tersebut. Jadi dengan diterapkannya Omnibus Law ini, maka “Diharapkan bahwa seluruh kepentingan pelaku Koperasi dan UMKM harus diperlakukan secara adil, diberi kemudahan dalam berusaha dan dipastikan tidak boleh ada kebijakan yang akan mempersulit langkah mereka dalam mengembangkan usahanya” Ujar bapak Teten Masduki kala itu.

Teten Masduki sebagai Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2019 (dok.pri)

Mendengar pernyataan tersebut, tentunya para calon pengusaha kecil dan menengah atau para pelaku usaha yang sedang menjalankan usahanya, akan bernapas lega. Karena dengan adanya rancangan Omnibus Law ini, diharapkan koperasi akan berkembang lebih cepat dan lebih dinamis, serta bisa dengan cepat dapat beradaptasi dengan perkembangan jaman.

Sebagai contoh kecil, saat ini sedang beredar info-info tentang Virus penyakit yang sangat viral yaitu Corona Virus 19 atau COVID 19, dan hampir rata-rata orang akan mencari tahu bagaimana cara pencegahannya. Lalu saat aku berada di acara kementerian tersebut, aku sempat berkeliling untuk melihat stand-stand dagangan para pelaku usaha di sana, tepatnya di Ballroom gedung Smesco lantai 4. 

Kemudian salah satu stand yang menarik perhatianku adalah Stand “Supernoni”, yang menjual ramuan minuman kesehatan yang terbuat dari bahan-bahan alami yaitu buah Mengkudu dan Sari Kulit Buah Manggis. Setelah saya bertanya dan membaca beberapa khasiat yang terkandung dalam minuman tersebut adalah bahwa minuman Supernoni ini dapat menangkal bahaya dari Virus, Bakteri dan Kuman.

Minuman ramuan dari rempah-rempah berkhasiat untuk menangkal Virus, Bakteri dan Kuman (dok.pri)

Nah tentu saja, disaat beredarnya info tentang Virus Corona ini, maka inovasi yang dibuat dalam minuman tersebut akan sangat bermanfaat untuk kesehatan, dan bisa dikategorikan sebagai salah satu upaya pencegahannya, betul tidak.

Dok. @kemenkopukm


Namun dalam hal ini, aku tidak bermaksud untuk membahas lebih lanjut mengenai produk minuman kesehatan ini loh yah. Tapi dari contoh produk yang aku uraikan ini, jika dalam proses pengembangannya mendapat hambatan-hambatan yang harus dihadapi para pelaku usahanya, maka harapan masyarakat Indonesia yang ingin hidup sehat juga akan terhalang, sungguh sangat disayangkan bukan.

Nah jadi dengan akan diterapkannya rancangan Omnibus Law ini, maka diharapkan akan sangat membantu para pengusaha yang ingin memperkenalkan produk-produk Inovasi terbaru yang diharapkan akan mempunyai manfaat utuk masyarakat luas.

Lalu langkah apa saja sih yang akan diterapkan dalam Omnibus Law tersebut?

Pembahasan terkait Omnibus Law dalam Koperasi dan UKM ini, dipastikan bahwa segala regulasi yang selalu menghambat tumbuh kembangnya koperasi dan UKM akan ditiadakan. Tujuannya adalah, karena kementerian Koperasi dan UKM menginginkan agar entitas koperasi dan UKM mendapat keadilan, perlindungan dan kemudahan berusaha.

Untuk lebih jelasnya, rancangan Ominbus Law ini akan mempermudah, memberdayakan dan melindungi Koperasi dan UMKM, dalam memuat pengaturan tentang :
Kriteria UMKM, Basis data tunggal UMKM, Pengelolaan terpadu UMKM, Kemudahan Perijinan Berusaha UMKM, Kemitraan, Insentif dan Pembiayaan UMKM, Kemudahan Pendirian, Rapat Anggota dan Kegiatan usaha koperasi.

Jadi diharapkan bahwa semua hambatan yang dialami oleh KUKM tersebut dari berbagai bidang, akan mendapat terobosan dalam Omnibus Law. Adapun penjelasan dari peraturan-peraturan diatas yang dirancang dalam Omnibus Law tersebut adalah :

1. Kemudahan Perijinan bagi UMKM

Dalam hal ini, kemudahan yang akan didapatkan oleh pelaku UMKM adalah sebagai berikut :

  • Kegiatan UMKM yang berdampak lingkungan akan dibatu oleh pemerintah pusan dan daerah untuk penyususnan AMDAL
  • Adanya sistem OSS (Online Single Submission) pada Basis data tunggal UMK sebagai dasar pengambilan kebijakan dan menggunakan data pokok dari kementerian atau Lembaga
  • Adanya kemudahan pada saat mendapatkan Momor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan perijinan tunggal yang berlaku bagi semua kegiatan usaha yang terdiri Dri perijinan usaha, ijin edar, SNI, dan sertifikasi jaminan produk halal.


2. Kemudahan Perijinan Koperasi

Dengan adanya rancangan Omnibus Law ini, maka untuk mendirikan Koperasi juga akan dipermudah, dan dapat didirikan oleh minimal 3 orang saja. Sedangkan untuk konsep koperasinya juga akan diberikan pilihan apakah mau konvensional atau pun koperasi yang berbasis Syariah, sehingga koperasi dapat menjalankan usaha di berbagai sektor.

3. Membangun Kemitraan bagi UMKM

Dalam Omnibus law, kemitraan antara usaha menengah dan besar dengan usaha mikro kecil (UMK) akan menyentuh bisnis inti (Core Bussiness), melalui pemberian pembinaan dan pendampingan. Selain itu juga diwajibkan adanya penyediaan tempat bagi UMK pada tempat peristirahatan di jalan tol. Lalu adanya upah minimum yang dikecualikan bagi UMK, sehingga UMK lebih kompetitif dan mendorong usaha besar yang bermitra dengan UMK.

4. Kemudahan Akses Pembiayaan

Dalam hal ini, dapat mengatur bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil dapat dijadikan jaminan kredit program, alokasi DAK untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK. Kemudian lembaga pembiayaan berorientasi pada kelayakan usaha dan tidak lagi berorientasi pada Jaminan (Collateral). Kemudian Omnibus Law juga mengatur kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan bagi UMK. 

5. Akses Pasar

Pada segi pemasaran, didalam Omnibus Law juga akan memberikan kepastian terhadap pemasaran produk dan jasa KUKM mengenai pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah atau kementerian dan BUMN.

Nah jadi dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam rancangan Omnibus law tersebut, maka diharapkan Koperasi dan UKM akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang. 

Semoga dengan adanya kemudahan dalam Omnibus Law, maka akan memberikan semangat baru lagi bagi para pelaku usaha yang akan memulai usahanya atau akan mengembangkan Usahanya. Akan tetapi mereka juga memerlukan dukungan dari kita semua agar apapun karya yang mereka hasilkan dapat kita hargai dan menjadi manfaat untuk kita semua.




This entry was posted in

0 komentar:

Posting Komentar