Kamis, 20 Desember 2018

Pemerataan Keadilan Pada Infrastruktur Dan Kondisi Perekonomian Indonesia

Hallo Indonesia….

Banyak sekali pendapat dari para elite politik di negara ini, yang menanggapi tentang tindakan pemerintah dalam mengatur anggaran negara untuk proyek pembangan infrastruktur, ditengah kondisi perekonomian yang selalu mengalami Defisit.

Dan apakah benar dengan adanya proyek pembangunan Infrastruktur di Indonesia, terdapat adanya ketidakadilan yang masih terjadi di masyarakat?

Atau apakah ada manfaat dari pembangunan tersebut yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dari mulai menengah sampai lapisan bawah?

Kalau boleh jujur, kita sebagai masyarakat awam tentunya tidak bisa memahami secara detail bagaimana kondisi perkonomian negara, mengingat banyak sekali proyek pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah saat ini.

Dan mungkin bagi kita yang awam akan berpendapat, Kok bisa yah pemerintah kita membangun proyek dimana-mana, tapi masih ada sebagian masyarakat yang selalu mengeluh akan ketidakadilan yang mereka hadapi.

Oleh sebab itu, disini kita harus tahu kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya, melalui berbagai informasi dari media televisi atau media manapun yang terpercaya.

Seperti misalnya, acara yang berlangsung di Metro TV beberapa hari yang lalu, dalam program Diskusi FMB9. Dan diskusi tersebut disiarkan secara langsung dalam program acara OPSI (Opini Dua Sisi), yang dibawakan langsung oleh Presenter cantik yaitu Aviani Malik, dengan tema “Membangun Demi Keadilan”.


Sunber foto : twitter @Opsi2Sisi

Narasumber yang hadir dalam siaran langsung di Metro TV tersebut adalah : 

  1. Bambang Brodjonegoro selaku Menteri PPN atau Kepala Bappenas
  2. Askolani selaku Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI
  3. Rheinald Kasali selaku Guru Besar UI dan Founder Rumah Perubahan
  4. Berly Martawardaya selaku Direktur Program Independent Economic (INDEF)

Sumber foto : Twitter @FMB9ID_

Menurut penjelasan bapak Bambang Brodjonegoro, “Bisa saja pada kondisi yang ideal, anggaran negara mengalami surplus, dan hampir semua negara di dunia jarang yang mengalami anggaran dalam kondisi surplus, yang akan mengakibatkan defisitnya anggaran yang sudah ditetapkan pemerintah."


Bapak Bambang Brodjonegoro (sumber foto : Twitter @FMB9ID_) 

Pada APBN tahun 2019, akan menempatkan porsi khusus terkait nilai-nilai keadilan, sesuai dengan tema besar APBN 2019 yaitu Sehat, Adil, dan Mandiri. APBN yang sehat artinya adalah, defisit tahun 2019 akan semakin menurun dan keseimbangan primer menuju arah positif.

Bapak Bambang Brodjonegoro menambahkan lagi bahwa “Tidak ada negara tanpa defisit, karena pembangunan tanpa utang tidak mungkin ada, bahkan untuk negara maju sekalipun ada yang berhutang, seperti misalnya Arab Saudi, yang harus mengeluarkan surat hutangnya pada saat harga minyak jatuh.”

Kemudian bapak Rhenald Kasali juga menjelaskan bahwa, “Posisi hutang Indonesia masih 29% dari GDP, itu berarti kondisinya masih sangat aman. Karena Indonesia adalah negara yang sedang bertumbuh, jadi wajar jika dalam membangun kesejahteraan untuk masyarakatnya, membutuhkan modal pinjaman."


Bapak Rhenald Kasali (sumber foto : Twitter @FMB9ID_) 

"Tekanan hutang dari negara maju seperti Arab Saudi saja hutangnya lebih tinggi dari Indonesia. Bahkan Perbandingan hutang antara Indonesia dengan negara asia lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Jepang, masih jauh lebih rendah,” Ujar Rhenald Kasali lagi.

Sedangkan menurut bapak Askolani mengatakan, bahwa “Kita tidak dapat maju dan berkembang jika GAP tidak kita isi, karena manfaat pembangunan jangka pendek ini bukan hanya untuk jangka pendek saja” dan Askolani juga menambahkan “APBN kita mengalami defisit di tahun 2018, angkanya bisa mencapai 2%, sehingga Indonesia dapat membayar hutang-hutangnya."


Bapak Askolani (sumber foto : Twitter @FMB9ID_) 

Dilanjutkan oleh bapak Berly Martawardaya yang mengatakan bahwa, “Sebagian pembangunan jalan Tol tidak menggunakan APBN loh, tapi adanya kerjasama pemerintah dengan perusahaan swasta. Sedangkan penggunaan modal pinjaman adalah untuk infrastruktur dasarnya, seperti misalnya mulai masuknya listrik ke daerah, serta irigrasi untuk pertanian dan bendungan.”


Bapak Berly Martawardaya (sumber foto : Twitter @FMB9ID_) 

Jadi dapat kita lihat kan, pembangunan infrastruktur itu bukan hanya membangun jalan Tol saja, tapi juga bisa membangun fasilitas untuk kepentingan masyarakat di bidang lainnya juga. Dan memang betul kalau saat ini, banyak proyek pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah seperti : Proyek Trans Papua, Tol Trans Sumatra, Tol Trans Jawa serta proyek Pelabuhan dan Bandara.

Namun pemerintah juga tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, seperti pemberian dana kepada pemerintah desa untuk membangun sarana dan prasarana seperti : Perbaikan Jalan di Desa, Fasilitas MCK, Irigasi dan Bendungan tadi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dipedesaan tersebut, maka secara langsung akan berdampak pada pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dan tentunya hal tersebut akan mengarah pada Sumber Daya Manusia, dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak. Bahkan dengan adanya fasilitas yang diberikan, maka masyarakat dipedasaan pun akan mempunyai kesempatan untuk membangun usaha.

Sedangkan untuk pihak swasta tujuannya hanya akan membangun jalan Tol, Pelabuhan, Bandara, yang nantinya akan membangun sarana dan prasarana air bersih juga. Dan sebagai bukti nyata bahwa saat ini, pemerintah sudah meresmikan proyek Bandara di APT Pranoto dan di Maratua Kalimantan serta Tol Trans Jawa. Otomatis dengan selesainya kedua Bandara dan Tol tersebut, akan menambah daftar proyek infrastruktur yang sudah berhasil diselesaikan pemerintah.

Namun tentu pemikiran setiap manusia berbeda, akan selalu ada pro dan kontra dalam menanggapi keberhasilan pemerintah mengenai nilai dan manfaat ekonomi dari proyek infrastruktur tersebut. Bahkan ada yang beranggapan bahwa proyek infrastruktur pemerintah tidak memperhatikan tentang resiko fiscal, resiko keuangan dan ketidak efektifan dalam mengurangi pengangguran.

Akan tetapi, tidak semua manfaat ekonomi hanya bisa dilihat dari kacamata ekonominya saja. Padahal dengan adanya infrastruktur yang memasuki wilayah pedesaan kan bisa kita nilai, bahwa tanggung jawab negara telah hadir di tanah mereka, dan disitulah kita sebagai masyarakat bisa menilai adanya keadilan bagi rakyat Indonesia. Karena tujuan pembangunan ini bukan hanya memperbaiki ekonomi rakyat, tapi juga untuk menyatukan rakyat di seluruh negara Indonesia.

Kemudian bapak Berly pun menambahkan kembali bahwa, “Dengan adanya pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil atau pedesaan, maka konektivitas wilayah kepulauan Indonesia bisa diakses dengan mudah melalui fasilitas infrastruktur yang sudah rampung. Dan tentunya sangat memudahkan para petani dan nelayan untuk mengirimkan ke pasar terdekat, sehingga hasilnya dapat langsung dirasakan.”

Begitupun juga mengenai masuknya aliran listrik ke pedesaan, sebagai contoh nyata pada kondisi pedesaan di Jambi yang sudah dari jaman Indonesia merdeka yaitu selama 73 tahun kemerdekaan RI, belum memiliki penerangan listrik. Akan tetapi berkat proyek infrastruktur yang masuk mengaliri listrik ke desa tersebut, maka sekarang desa tersebut menjadi lebih maju dan produktif, serta bisa mnghasilkan manfaat dengan adanya listrik tersebut.

“Akan tetapi masih banyak PR pemerintah yang masih belum dituntaskan, karena biasanya satu permasalah selesai dituntaskan, maka akan muncul permasalahan lainnya, yang harus diperbaiki lagi”, Ujar Rhenald Kasali. "Dan pemerintah sekarang masih membutuhkan pengawasan yang lebih ketat lagi serta tata kelola untuk memberantas korupsi serta pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya."


(sumber foto : Twitter @FMB9ID_) 

Oleh karena melalui diskusi FMB9 yang disiarkan secara langsung di Metro TV ini, pemerintah perlu menyampaikan masalah yang terjadi hingga publik mengerti dan mengetahui pokok permasalahannya, sehingga akan terlihat posisi nilai keadilan yang dirasakan masyarakat pada umumnya.

Dan yang perlu diingat dan diyakini oleh masyarakat adalah, bahwa kita merupakan bangsa yang besar, sebagai rakyat kita perlu bangga, karena ditengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan ini, Indonesia mampu terus membangun Infrastruktur. Agar tercipta adanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan bisa memperbaiki pemerataan pendapatan untuk masyarakat.



0 komentar:

Posting Komentar