Selasa, 27 Maret 2018

Kesejahteraan Masyarakat Kecil Diwujudkan Melalui Bank Wakaf Mikro

Sebagai masyarakat kecil, dari dulu aku selalu memimpikan kapan kiranya kita bisa hidup lebih sejahtera. Aku juga selalu berharap, semoga pemerintah senantiasa melakukan suatu terobosan atau tindakan yang dapat membuat masyarakat kecil sepertiku ini sejahtera.

Alhamdulillah aku sangat bersyukur sekali, bagaikan gayung bersambut, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk hadir dalam diskusi dengan para pakar dan petinggi Negara di Forum Merdeka Barat 9 (FMB9).


Narasumber dalam Forum Diskusi FMB9

Kebetulan sekali topik yang dibahas adalah tentang salah satu solusi untuk mensejahterakan masyarakat kecil yang mempunyai keterbatasan dana untuk mengembangkan usahanya yang disebut Bank Wakaf Mikro.

Apa yang dimaksud dengan Bank Wakaf Mikro?

Untuk penjelasan mengenai Bank wakaf Mikro, dijelaskan oleh Bapak Ahmad Soekro Tratmono selaku Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK (Otoritas Jasa Keuangan), beliau merupakan narasumber pertama yang hadir dalam forum diskusi di FMB9.


Ahmad Soekro Tratmono (Kepala Departeman Perbankan Syariah OJK) 

Bank Wakaf Mikro adalah suatu usaha yang dikembangkan oleh Perbankan Syariah untuk membantu para masyarakat kecil untuk mewujudkan keinginannya dalam membuka usaha. DimanBank Wakaf ini bertindak sebagai pemberi modal atau kredit dengan bunga se-minimal mungkin.

Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah masyarakat miskin di Indonesia ada sebanyak 26.6 juta jiwa, atau sekitar 10,12%. Angka tersebut boleh dibilang mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2015, dimana angka kemiskinan pada saat itu sebanyak 11,10%.

Akan tetapi angka penurunan tersebut perbedaannya sangat kecil sekali, berarti pembiayaan syariah terhadap masyarakat kecil dan menengah belum terlalu maksimal. Hal ini disebabkan oleh kesulitan akses dan syarat pembiayaan dengan agunan menjadi halangan bagi masyarakat kecil untuk meningkatkan usahanya.

Melihat keadaan seperti itu, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Keuangan Syariah semakin terus mengembangkan pembiayaan UMKM dan Ultra Mikro melalui pembentukan Bank Wakaf Mikro atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah di berbagai daerah di pulau Jawa.

Bank Wakaf Mikro ini dibuat selain untuk membantu masyarakat kecil juga untuk memperluas akses keuangan masyarakat ditingkat mikro dengan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan. Dana yang digunakan adalah dana-dana dari donasi perorangan ataupun lembaga yang dikorporasi lewat Lembaga Amil Zakat (LAZ).


Forum Diskusi FMB9

Penyaluran dana melalui Bank Wakaf Mikro adalah atas kerjasama antara OJK, Badan Wakaf Indonesia, Majelis Ulama Idonesia (MUI). Dana-dana tersebut kemudian akan disalurkan di lingkungan pesantren-pesantren yang mempunyai kelompok masyarakat kecil produktif.

Apakah dana-dana tersebut dikhususkan untuk orang-orang dalam lingkup pesantren saja ?

Tentu tidak, masyarakat kecil diluar lingkup pesantren pun bisa berkesempatan untuk menjadi nasabah Bank Wakaf Indonesia, tak terkecuali masyarakat kecil non muslim sekalipun. Jadi semua masyarakat kecil dilingkungan pesantren bisa menjadi nasabahnya.

Namun ada batas pembiayaan untuk satu orang nasabah yaitu maksimal sebesar 3 juta/orang dan dalam satu Bank Wakaf Mikro di batasi hanya untuk 5000 anggota nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk pembatasan pemberdayaan dana, yang disesuaikan dengan dana dari donatur yang sudah masuk LAZ. 

Berikut ini adalah karakteristik model bisnis Bank Wakaf Mikro :

  1. Menyediakan pembiayaan dan pendampingan
  2. Non Deposit Taking
  3. Imbal hasil rendah atau setara 3% saja
  4. Berbasis kelompok
  5. Tanpa Agunan
Pendampingan disini dimaksudkan sebagai perantara untuk memberikan pelatihan khusus kepada badan yang mau mendirikan Bank Wakaf Mikro dan juga pelatihan untuk masyarakat miskin yang ingin menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro. Hal tersebut bertujuan untuk menjadi kunci keberlajutan model bisnis Bank Wakaf Mikro. Dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. 

Syarat untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro :

  • Adanya proses pendirian Badan Hukum dan ijin Usaha LKM Syariah 
  • Adanya pelatihan pengurus dan pengelola
  • Adanya pendampingan operasional kegiatan usaha minimal selama 6 bulan 

Syarat untuk menjadi nasabah BWM :

  • Mengikuti sosialisasi konsep pemberdayaan LKM Syariah melalui pendampingan dan pembiayaan
  • Mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari berturut-turut untuk pemberian materi : Kedisiplinan, Kekompakan, Solidaritas dan Keberanian untuk berusaha
  • Mengikuti pertemuan mingguan, untuk pemberian materi pendidikan agama, pengembangan usaha dan manajemen ekonomi rumah tangga.

Sedangkan yang dimaksud dengan istilah Non Deposit adalah Tidak mengelola dana masyarakat, baik berupa simpanan, tabungan, deposito dan produk sejenisnya.

Kemudian masyarakat kecil yang menjadi tujuan utama untuk diberi pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut persyaratannya :

  1. Masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya
  2. Masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja
  3. Masyarakat miskin yang mau berkomitmen untuk mengikuti program pemberdayaan dana. 

Berikut beberapa pembentukan kelompok masyarakat yang akan menjadi calon nasabah Bank Wakaf Mikro, adalah sebagai berikut :

  1. Survey calon nasabah disekitar pesantren
  2. Seleksi calon nasabah melalui PWK
  3. Memilih 1 kelompok nasabah yang telah lulus PWK, untuk kemudian diberi nama Kelompok Usaha Mikro Produktif Indonesia (KUMPI) dgn beranggotakan 5 orang
  4. Lalu dibentuk kelompok dengan nama Halaqoh Mingguan (HALMI) yang terdiri dari 3-5 KUMPI
  5. Saat pertemuan pertama HALMI akan diberikan pencairan pembiayaan
  6. Kemudian pertemuan HALMI selanjutnya adalah untuk pembayaran angsuran mingguan dan juga pemberian materi Tausyiah Keagamaan, Pengembangan Usaha serta Pengelolaan Manajemen Ekonomi Rumah Tangga.

Pengawasan kegiatan dalam Bank Wakaf Mikro ini, akan diawasi langsung oleh OJK, yang berkoordinasi dengan Kementrian Koperasi, Pesantren dan Tokoh Masyarakat yang amanah.

Bapak Presiden Joko Widodo pun memberikan dukungannya untuk pembuatan Bank Wakaf mikro ini, dalam pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan pada tanggal 18 Januari 2018. Beliau mengatakan “Bank Wakaf Mikro harus lebih dikuatkan dan diperbanyak, demi untuk membantu usaha masyarakat kecil dalam mengakses kredit tanpa agunan. Tahun ini jumlahnya akan ditambah dan cakupannya akan diperluas." 

Perbedaan Antara Bank Wakaf Mikro dengan Badan Wakaf Indonesia

Dari uraian diatas dapat kita ketahui secara garis besar ada perbedaan antara Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Narasumber kedua dalam forum diskusi tersebut yaitu Ustadz Hendri Tanjung selaku Ketua Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazhir, menjelaskan perbedaan keduanya.


Ustadz Hendri Tanjung (Ketua Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazhir) 

Ustadz Hendri mengatakan “Bank Wakaf Mikro bukan lembaga wakaf, karena ketika berbicara lembaga wakaf, maka lembaga tersebut harus dikelola oleh Nazhir. Dan Nazhir itu hanya ada dalam Badan Wakaf Indonesia, yang bertugas menerima harta wakaf untuk kemudian dikelola dan dikembangkan.”

Nazhir bisa merupakan perorangan, organisasi, atau badan hukum. Lalu harta yang diterima oleh Nazhir akan dikelola dan dikembangkan yang kemudian disebut sebagai Harta Wakaf. Dalam pengelolaan harta wakafnya, akan selalu di Audit untuk laporan keuangannya.

Sebagai contoh Lembaga Wakaf di Turki misalnya “Seseorang berwakaf 10 miliar untuk membangun sekolah, lalu oleh nazhir uang tersebut akan dikelola dengan cara membagi hartanya yaitu, sebesar 5 miliar dipakai untuk membangun gedung sekolah, sedangkan sisanya 5 miliar akan dipakai untuk membuka usaha toko-toko yang hasilnya nanti akan di berikan untuk gaji guru, gaji pengelola dan biaya sekolah untuk para siswanya digratiskan”.

Jadi wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia bisa mewujudkan perekonomian masyarakat menjadi murah, misalnya biaya sekolah dan rumah sakit bisa menjadi murah atau digratiskan, seperti contoh Lembaga Wakaf yang paling hebat di dunia adalah Al-Azhar di Kairo.

Sedangkan di Indonesia, harta wakaf lebih banyak dalam bentuk harta tak bergerak atau harta tunai dalam bentuk emas atau perak, dimana untuk memprosesnya harta-harta tersebut harus melalui akad terlebih dahulu, sesuai dengan aturan Islam di Indonesia.

Seperi itulah penjelasan dari kedua perbedaan antara BWM dan BWI, akan tetapi keduanya merupakan usaha untuk membantu masyarakat kecil di Indonesia yang mempunyai keterbatasan dana untuk membuka peluang usaha yang mereka inginkan dan untuk kesejahteraan masyarakat kecil di Indonesia.

Baiklah demikian informasi yang aku dapat dalam forum diskusi bersama para Petinggi Pemerintahan di Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018. Semoga bermanfaat…



5 komentar:

  1. Thank you Mbak info nya, jadi jelas skrg mengenai pengelolaan wakaf oleh badan wakaf indonesia ... semua bertujuan u/ membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi

    BalasHapus
  2. Hingga saat ini permasalahan wakaf masih sering menjadi perdebatan. Memang lebih baik di percayakan pengelolaannya oleh lembaga terkait agar tepat sasaran

    BalasHapus
  3. Terimakasih infonya... Soal wakaf memang msh sensitif y hrs bener2 paham dan tau

    BalasHapus
  4. Keceee... Makin cetar nih Kaka ku yang satu ini...

    Btw ngomongin pengelolaan wakaf emang agak sensitif ya...

    BalasHapus
  5. Kereen...mudah2an berjalan dgn baik dan dpt membantu masyarakat kecil ya

    BalasHapus